Download

  1. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  2. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  3. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA/INVESTASI DI KOTA PONTIANAK
  4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  5. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. PER.07/MEN/IV/2008  TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
  6. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.57 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
  7. PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
  8. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. 40 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI TENAGA KERJA ASING
  9. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
  10. PERATURAN DAERAH NO.12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK
  11. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT
  12. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO. KEP.250/MEN/XII/2008 TENTANG KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK DATA DARI JENIS INFORMASI KETENAGAKERJAAN
  13. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
  14. PERATURAN PRESIDEN NO. 72 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING
  15. PERATURAN DAERAH NO.14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO.2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
  16. PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
  17. PERATURAN KEPALA BKPM NO.14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  18. PERATURAN KEPALA BKPM NO.15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL
  19. PERATURAN KEPALA BKPM NO.16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
  20. PERATURAN KEPALA BKPM NO.17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
  21. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO. 35 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
  22. PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
  23. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.238/BP2T/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN DIS-INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ATAS KETERLAMBATAN PROSES PENERBITAN IZIN GANGGUAN
  24. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.306/BP2T/TAHUN 2015 tentang KETENTUAN TEMPAT YANG DIIZINKAN DAN DILARANG DALAM RANGKA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
  25. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.307/BP2T/TAHUN 2015 tentang KETENTUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BAGI WARUNG INTERNET DAN PERMAINAN KETANGKASAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
  26. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
  27. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
  28. PERWA NO. 18 TAHUN 2016 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA SECARA PARALEL DI KOTA PONTIANAK
  29. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK
  30. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.39 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
  31. SK WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 577/BP2T/TAHUN 2016 tentang WAKTU PEMROSESAN IZIN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
  32. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK NOMOR 28/DPMTKPTSP/TAHUN 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  33. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 07/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
  34. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 08/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
  35. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.14 TAHUN 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  36. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.22 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NO. 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
  37. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.25 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH IBADAH DI KOTA PONTIANAK
  38. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  39. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.284/DPMTKPTSP/TAHUN 2017 tentang PEJABAT PENANDATANGAN DALAM RANGKA PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KOTA


RENCANA DAN LAPORAN DPMTKPTSP 2017-2018