Download

  1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 
  2. PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 
  3. PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
  4. PERATURAN DAERAH NO.14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO.2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
  5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
  6. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG IZIN LOKASI
  7. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN
  8. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN
  9. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.04/2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN
  10. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  11. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  12. PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA
  13. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 19/PRT/M/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
  14. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
  16. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN
  17. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT
  18. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 89 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA  PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
  19. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA  PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG UDARA
  20. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/8/2016 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN DAN TANDA PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  21. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN
  22. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.57 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
  23. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
  24. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK
  25. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.39 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
  26. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.22 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NO. 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
  27. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.25 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH IBADAH DI KOTA PONTIANAK
  28. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.51 TAHUN 2017 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI PERUMAHAN KHUSUS MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  DI KOTA PONTIANAK
  29. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO.69 TAHUN 2018 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  30. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 71 TAHUN 2018 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  31. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 843 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  32. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.306/BP2T/TAHUN 2015 tentang KETENTUAN TEMPAT YANG DIIZINKAN DAN DILARANG DALAM RANGKA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
  33. SK WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 577/BP2T/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN WAKTU PEMROSESAN IZIN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
  34. SK WALIKOTA PONTIANAK NO.486/DPMTKPTSP/TAHUN 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK
  35. SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 543/MEN-KP/VIII/2018 TENTANG PROSES PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
  36. SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS)
  37. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
  38. KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 843/DPMTKPTSP/TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

last update : 20-03-2019



RENCANA DAN LAPORAN DPMTKPTSP 2017-2018